Rwanda bangkit usai Perang Saudara 1994 dipimpin Presiden Paul Kagame, dijuluki "Singapura-nya Afrika". F1 terakhir kali digelar di Afrika pada 1993. Namun pemilihan Rwanda sebagai tuan rumah Formula 1 dikritik karena Kagame diklaim diktator dan pelanggar HAM.
Ajang balap mobil bergengsi Formula 1 akan kembali digelar di Benua Afrika. Pada 13 Oktober 2026 di Ibu Kota Kigali, Presiden Rwanda Paul Kagame, bersama CEO Formula 1 Stefano Domenicali dan Presiden Federasi Balap Mobil Internasional (FIA) Mohammed Ben Sulayem, meneken kontrak kontrak durasi 10 tahun. Rwanda bakal menggelar Grand Prix Afrika, paling cepat awal dekade 2030-an.
Kagame mengaku bangga negaranya berhasil memenuhi persyaratan teknis maupun finansial menjadi tuan rumah balap F1. "Rwanda mencatatkan kemajuan sebagai bangsa dengan menjadi tuan rumah F1," ujarnya seperti dilansir Aljazeera.
Kagame menambahkan, ajang ini merupakan momen penting bagi Benua Afrika, mengingat selama sekian lama atlet-atlet terbaik Afrika berkiprah di kancah internasional, dan berkontribusi mendorong industri olahraga global. "Sayangnya, benua Afrika tidak terlalu merasakan dampak dari popularitas dan kue ekonomi industri olahraga tersebut," imbuh Kagame.
Sirkuit balap jet darat di Rwanda rencananya akan dibangun di Bugesera, 40 kilometer sisi tenggara ibu kota Kigali. Merujuk informasi di situs resmi Formula 1, Firma Desain Tilke Engineering dan mantan pebalap F1 Alex Wurz terlibat dalam pengembangan konsep sirkuit Bugesera. Sirkuit ini rencananya akan dibangun diapit perbukitan di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, serta dekat dari bandara internasional baru Kigali yang bakal rampung dibangun pada 2028.
Rwanda bukan negara pertama di Benua Afrika menjadi tuan rumah Formula 1. Merujuk catatan Chosun Daily, grand prix Afrika sebelumnya digelar satu kali di Maroko pada 1958, dan Afrika Selatan, sebanyak 23 kali, terakhir kali dihelat pada 1993.
Namun, Maroko adalah negara di pesisir utara Benua Afrika, dan secara budaya lebih dekat dengan negara-negara Arab dan Eropa. Sementara balap F1 Afsel yang digelar di Sirkuit Kyalami dihelat pada masa Apartheid, ketika pemerintahan minoritas kulit putih yang rasis masih berkuasa.
Alhasil, grand prix Rwanda akan menjadi ajang balap F1 pertama yang benar-benar digelar sepenuhnya oleh bangsa Afrika. "Grand Prix Rwanda akan menjadi salah satu momentum paling bersejarah bagi Formula 1," ujar Domenicali.
Ajang olahraga skala besar terakhir kali digelar di benua ini adalah Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Badan Pembangunan Rwanda (RDB) memperkirakan gelaran Formula 1 dapat menguntungkan pariwisata mereka, meski modal yang dikeluarkan cukup besar. Dari estimasi FIA, ajang F1 lazimnya menghasilkan nilai ekonomi sebesar US$134 juta (setara Rp2,4 triliun) selama momen penyelenggaraan.
Kagame berharap ajang F1 ini dapat menarik investor acara olahraga skala internasional lainnya tertarik masuk pasar Afrika. "Untuk F1 saja, setahu saya negara di Afrika yang berminat menjadi tuan rumah bukan hanya Rwanda," ujarnya.
Rwanda, dijuluki "Singapura-nya Afrika", merupakan salah satu negara di Afrika dengan situasi politik, serta pertumbuhan ekonomi paling stabil di benua Afrika dua dekade terakhir. Negara ini setelah bangkit dari perang saudara, kemiskinan, serta trauma genosida etnis minoritas Tutsi oleh Suku Hutu yang menewaskan 1 juta orang pada kurun 1990-1994. Kagame sebagai pemimpin milisi, disebut banyak pihak berjasa mengakhiri perang saudara, serta mendorong rekonsiliasi nasional, sehingga bangsa ini bisa fokus membangun lagi tanpa dendam antar suku yang saling membantai.
Di bawah kepemimpinan Presiden Kagame, pertumbuhan ekonomi Rwanda stabil di kisaran 7%-8% per tahun, termasuk negara dengan perekonomian paling cepat berkembang di kawasan, serta angka kriminalitas yang sangat rendah di benua.
Meski negara ini tidak punya laut, dan cenderung kurang dilimpahi kekayaan alam, Rwanda membangun reputasi sebagai negara minim korupsi, terpercaya bagi investor asing, serta berambisi menjadi pusat teknologi Afrika. Berdasarkan catatan AFD dan Bank Dunia, sektor teknologi informasi serta jasa menjadi pendorong utama perekonomian Rwanda, dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 15% untuk 2025. Di Kigali, bermunculan banyak startup AI, fintech, serta solusi IT yang melayani pasar Afrika Barat dan benua secara keseluruhan.
Namun, semua kemajuan tersebut bukan tanpa cela. Kagame sejak 1994 sudah malang melintang di pemerintahan Rwanda, disebut memimpin laiknya diktator. Dia empat kali memenangi pemilu presiden, tapi dengan catatan kerap memenjarakan oposisi. Pada pilpres 2024 lalu, Kagame tercatat meraih 99,1% suara pemilih.
Dari laporan ABC, lembaga pemantau hak asasi Human Rights Watch (HRW) menilai Rwanda memiliki karakteristik sebagai negara otoritarian. Indikatornya adalah hambatan warga membuat partai, ketiadaan pers yang bebas, serta pemenjaraan figur oposisi pemerintah. Lewat keterangan tertulis, Amnesty International bahkan menyebut penunjukkan Rwanda sebagai tuan rumah F1 merupakan upaya negara itu mencuci citra.
"Dengan menjadi tuan rumah ajang internasional, Rwanda berusaha menutupi catatan pelanggaran HAM dari publik internasional," ujar Felix Jakens, Jubir Amnesty International.
Selain soal HAM, Keberhasilan Kagame mendapat kontrak F1 turut dikritik negara tetangganya, Republik Demokratik Kongo. Menlu Kongo Therese Kayikwamba Wagne, dikutip Aljazeera, menuding Formula 1 berkolaborasi "memoles citra positif seorang diktator."
Kongo dan Rwanda rutin berkonflik, namun hubungan kedua negara memburuk sejak 2022. Kongo, didukung pengamat independen dari PBB, meyakini Kagame lewat militernya, memberi dukungan dana dan senjata ke gerakan separatis M23 di kawasan timur negara mereka. Sementara Rwanda bersikeras bahwa pasukan mereka bermanuver ke perbatasan Kongo demi menjaga keamanan dalam negeri. Pada 26 Juni lalu, Kongo melaporkan Rwanda ke Pengadilan Pidana Internasional (ICJ) atas dugaan operasi militer tanpa justifikasi ke wilayah mereka.