Panduan Memahami Dampak Pemilu Sela AS
Partai Republik diprediksi kalah dari Demokrat pada pemilu sela 3 November 2026. Jika skenario itu terjadi, pengamat menduga Presiden Trump sulit loloskan UU, dan berpeluang didesak melonggarkan tarif dagang negara-negara mitra.
SUHU politik di Amerika Serikat memanas, lantaran kurang dari sepekan bakal digelar pemilihan umum sela (midterm). Pemilu tersebut merupakan tradisi elektoral di Negeri Paman Sam setiap masa jabatan presiden berjalan dua tahun, menentukan partai mana yang memegang kendali Kongres.
Lazimnya bakal terjadi perubahan komposisi House of Representatives (Dewan Perwakilan) dan Senat, alias Dewan Utusan Negara Bagian. Presiden Donald Trump sebulan terakhir aktif mengajak pendukungnya menggunakan hak suara saat midterm, agar Partai Demokrat selaku oposisi keok.
Beberapa lembaga survei terpercaya awal pekan ini memproyeksikan Partai Republik, yang sedang berkuasa, kehilangan kursi secara signifikan pada 3 November mendatang. Trump secara tersirat menuding cuma kecurangan yang bisa membuat partai pendukungnya kalah di pemilu sela. "Saya hanya akan menghormati hasil midterm jika memang prosesnya berlangsung jujur," ujarnya seperti dikutip USA Today pada Selasa (27/10/2026).
Lantas, apakah pemilu sela ini berpengaruh terhadap nasib pemerintahan Presiden Trump? Kenapa digelar pemilu saat masa jabatan presiden baru separuh jalan? Adakah pemilu sela ini bisa berdampak pula pada negara lain? Berikut penjelasan mengenai serba-serbi pemilu sela Negeri Paman Sam yang disusun Swara Indonesia Raya.
Alasan Pemilu Sela Digelar
Momen pelaksanaan pemilu sela memang unik bagi yang pembaca yang barangkali belum akrab dengan proses politik di Amerika Serikat. Presiden dan anggota Kongres memang dipilih berbarengan, namun masa jabatan di kongres tidak berakhir setelah empat tahun seperti Trump.
Penyebab pemilu sela berlangsung ketika presiden menjabat separuh jalan, karena sistem masa jabatan di House of Representatives, merujuk laporan Deutsche Welle. Anggota Dewan Perwakilan AS hanya memiliki masa tugas dua tahun.
Artinya, perubahan komposisi kursi paling besar dari pemilu sela biasanya muncul dari House of Representatives, lantaran keseluruhan dari total 435 kursinya dapat diperebutkan. Sebaliknya, hanya sepertiga dari total 100 kursi Senat yang dapat berganti. Seorang senator memiliki masa jabatan enam tahun, namun tidak semua senator dipilih bersamaan dalam satu kali momen pemilu.
Ada pula kursi kosong karena seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan mundur atau meninggal. Itu sebabnya pemilu sela perlu dilakukan agar kursi di Dewan Perwakilan maupun Senat tidak kosong karena berbagai hal di tengah jalan.
Dampak Pemilu Sela Berpengaruh Pada Pemerintahan Trump
Meski Presiden Trump tidak berpartisipasi, hasil pemilu sela ini menurut kolomnis Jack Blanchard dari Politico bakal tetap punya pengaruh pada sisa masa jabatannya. Saat ini, Partai Republik menguasai mayoritas kursi di dua lembaga Kongres. Namun, kemungkinan besar Partai Demokrat akan berbalik menguasai Gedung Capitol selepas midterm.
Jika skenario itu terjadi, Trump berpeluang kesulitan meloloskan agenda politiknya jadi undang-undang, sekaligus anggaran programnya berpotensi dipangkas.
Selain membuat aturan hukum tingkat federal, Kongres juga berhak mengutak-atik anggaran negara, serta dapat memakzulkan presiden. "Ini semua menjelaskan mengapa Trump memperlakukan pemilu sela 2026 laiknya referendum publik atas semua kebijakan pemerintahannya dua tahun terakhir," tulis Blanchard.
Di saat bersamaan, tren dukungan masyarakat AS pada Trump tidak menunjukkan sinyal positif. Harga BBM di Amerika melonjak 34,2%, akibat konflik dengan Iran, berujung penutupan Selat Hormuz. Konflik yang dijalankan Trump atas permintaan Israel ini sekaligus mengerek angka inflasi Negeri Adidaya tersebut naik 3,7% dibanding Oktober tahun lalu.
Lazimnya, melansir laporan ABC Australia, presiden AS yang tingkat kepuasan publiknya di bawah 50% membuat partainya kehilangan hingga 37 kursi di House of Representatives. Merujuk data terkini Silver Bulletin, warga yang puas dengan pemerintahan Trump hanya di rerata 37%.
Dampak Pemilu Sela AS Pada Negara Lain
Pemungutan suara pemilu sela dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 3 November 2026 waktu AS. Proses penghitungan suara akan segera dimulai setelah pemungutan suara di masing-masing negara bagian ditutup. Hitung cepat lazimnya mulai bisa diketahui 4 November selepas pukul 07.00 WIB.
Stephen Olson, peneliti dan pengamat politik luar negeri ISEAS-Yusof Ishak Institute, menyatakan hasil pemilu sela ini bukan sekadar urusan dalam negeri AS semata. Negara-negara lain bakal tetap merasakan dampak dari midterm, khususnya bila skenario Partai Demokrat berbalik dominan di Kongres terwujud.
Menurut Olson, lewat opininya yang dimuat Fulcrum, menilai setiap faksi politik di Amerika saat ini memantau bagaimana "Trumpisme" dinilai oleh masyarakat. Karakteristik kepemimpinan Trump selama ini, misalnya aktif menerapkan tarif, menolak multilateralisme serta perdagangan bebas, dan anti-imigran, sedang diuji oleh pemilih di Negeri Paman Sam.
"Jika ada penolakan keras terhadap "Trumpisme" dalam pemilu sela, maka akan terjadi penataan ulang keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam hal perdagangan Amerika Serikat," urai Olson.
Selama dua periode kepemimpinan Trump, Partai Republik cenderung mengikuti semua kemauan sang presiden. Namun, menurut Olson, di tubuh partai Republik sejatinya masih ada kubu pro-perdagangan bebas yang selama ini terintimidasi. Posisi Trump yang melemah, ketika Demokrat menguasai Kongres, bisa mendorong mereka mulai menyuarakan pendapatnya.
Realitasnya, perekonomian Amerika Serikat tidak dalam kondisi prima enam bulan terakhir akibat blokade jalur distribusi minyak mentah di Selat Hormuz, imbas dari konflik dengan Iran. Olson menduga jika Partai Demokrat berbalik menguasai mayoritas kursi di House of Representatives atau Senat, mereka bakal segera mendesak Trump memberi kelonggaran tarif atau membuat perjanjian dagang baru dengan mitra Negeri Adi Daya tersebut.
"Skenario macam ini mungkin dapat memberi sedikit kelegaan bagi eksportir dari kawasan Asia Tenggara. Namun perubahan yang lebih mendalam terkait kebijakan dagang AS masih perlu menunggu hasil pemilu presiden 2028," tandas Olson.
